PPN 12%, Buah Simalakama dari Jokowi untuk Prabowo

.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiyansyah menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dapat meproklamasikan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyebutkan bahwa pemerintah bertindak atas empat puluh lima persen minus sampai dengan lima belas persen (45% - 15%).

Menganggap kenaikan pajak ini "obat pahit pilihan" dari konsekuensi kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang dapat dipandang sebagai sebuah mimpi buruk.

, Rabu (25/12/2024).

Inilah janji-janji kampanye Prabowo masuk ke dalam Alphabet Book gubernur, tanpa membantah bahwa soo rasa dipaksa menjadi pembuat Program Pemerintahan yang tiruan.

:

Pemerintah saat ini harus menanggung utang yang cukup tinggi, dengan total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sekitar Rp 3.200 triliun, di samping utang negara yang besar.

"Keuangan negara meninggalkan warisan yang cukup berat dari pemerintahan sebelumnya, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp3.200 triliun tidak cukup untuk menutup kekurangan tersebut sehingga akhirnya pengeluaran pajak meningkat, dan masyarakat di bawah menengah akan merasa terdampak," katanya.

Regulasi yang telah diratifikasi, tetapi dapat dievaluasi terus.

Salah satu pilihan yang dapat ditempuh oleh Prabowo, menurut Trubus, adalah peluncuran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika situasi darurat atau ketimpangan sosial semakin memburuk.

"Atau dalam kondisi darurat, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang luar biasa dengan memasukkan (UU) ke Ardal Permulaan Peraturan Pemerintah, "jeciptanya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UU sudah disahkan, keputusan akhir tetap ada ditangan pemerintah, tergantung pada situasi yang berkembang.

Namun, pengaruhnya terhadap kemampuan pembelian masyarakat dan sektor ekonomi mikro menjadi perhatian utama.

Trubus menekankan pentingnya mengobservasi kondisi lapangan kerja dan kemampuan pembayaran masyarakat terlebih dahulu sebelum melangkah lebih maju dengan pemberlakuan kenaikan pajak ini, terutama berdasarkan prinsip keadilan dan gotong royong.

Dan jika ada pemberlakuan perdengaan dan pajak premium, maka penjual di pasar akan menetapkan harga yang sama untuk mengangkat harga setiap barang tanpa ada pihak yang menindak.

Batalkan insentif dulu hanya berlangsung 2 bulan saja, sehingga Prabowo sudah bisa menaikkan harga komoditas lainnya lagi setelah habis masa yang ditentukan.

Jika Prabowo ingin inflasi naik 8%, maka seharusnya memulai dengan memperkuat lapangan kerja dan daya beli sebelum meningkatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pungkas Trubus.

Catatan Hitam Pemerintahan Prabowo

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengUNGkapkan bahwa pengenaan PPN sebesar 12% akan menjadi catatan penting selama 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto.

Dia mengatakan bahwaImplikasi kebijakan baru yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2024 akan memberikan dampak luas terhadap masyarakat. Selain itu, pelaku usaha juga mendadak mengemukakan protes keras terhadap langkah tersebut.

, Selasa (24/12/2024).

Pemerintah saat ini sedang membutuhkan pendanaan dari pajak untuk menutupi biaya pembayaran bunga dan utang yang harus dibayarkan dalam waktu dekat.

Proyeksi pendapatan pajak tahun depan diperkirakan mencapai kurang lebih Rp1.300 triliun atau sekitar 59,3% dari target penerimaan pajak tahun 2025.

"Komoditasnya mungkin bisa melemah drastis, jangan heran nggak lulus, bisa perdagangan bisa terjadi sentimen negatif di pasar keuangan," katanya.

Mgrakar habis membengkakkan anggaran yang sangat besar.

Pemerintah akhirnya mencari solusi sementara dengan menganggap PPN sebagai sumber utama untuk menutup defisit APBN yang hampir mencapai 3% akibat besarnya bantuan berupa dana untuk program tahun 2025.

.

Sudah perlu melemburkan lebih keras untuk memastikan data, pembayaran pajak hingga perebutan harta di luar negeri. Karena malas, devega riwayat pajak lalu juga diperburu," tegas Bhima.