Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media, menyatakan terdapat perbedaan persepsi antara parlemen di Indonesia dan Vietnam dalam menangani pajak pertambahan nilai (Pajak atas Nilai Tambah).
Informasi terkini menyebutkan bahwa Vietnam mengembalikan penurunan PPN dari 10% menjadi 8% hingga Juni 2025. Di sisi lain, Indonesia akan meningkatkan PPN dari 11% menjadi 12% mulai tanggal 1 Januari 2025.
Kamis (26/12/2024).
"Bedanya dengan Indonesia, parlemen di sana malah mendukung dan melindungi masyarakat, atau bahkan mendukung peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen," jelasnya.
Baca Juga:
Menurut media, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih memiliki kemampuan untuk mendiskusikan kebijakan pajak penghasilan 12 persen yang telah ditetapkan.
"Saya rasa parlemen saat ini kalau melaksanakan Undang-Undang HPP, memang mungkin memperbolehkan diskusi tentang tarif pajak 5-15 persen dan pemerintah dalam hal ini diperbolehkan oleh undang-undang," katanya.
Namun, menurutnya, jika hal itu memerlukan waktu yang lama, masih ada alternatif lain yang lebih cepat, yaitu pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) oleh Presiden. Perpu sendiri dapat disahkan tanpa harus melibatkan lembaga legislatif.
Baca Juga:
"Tentu aja tarif PPN diperbaharui ulang nanti," tambah Media.
Parlemen Vietnam telah menyetujui perpanjangan tarif pajak hasil penjualan perusahaan (PPN) yang diturunkan dari 10% menjadi 8% pada bulan November tahun lalu.
Tujuan perluasan bebas pajak penjualan barang dan jasa (PPN) adalah untuk meningkatkan konsumsi, mendukung produksi dan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga keterjangkauan harga barang dan jasa di pasar yang sedang lesu.
Anda dapat memasukkan daftar beberapa sektor asusulan, antara lain sektor pertanian, industri, sektor keuangan, perbankan, telekomunikasi, teknologi dan informasi, batu bara, kimia, serta produk dan jasa yang terkena pajak tambahan.
No comments:
Post a Comment