Berikut adalah pengacakan teks tersebut dalam Bahasa Indonesia:
Pernyataan itu disampaikan Tessa Mahardhika Sugiarto, Sersan Kepala KPK, Rabu (25) Desember 2024.
Tessa mengatakan bahwa pencegahan tersebut dilakukan karena keterangan dari Yasonna dan Hasto masih diperlukan dalam rangka proses penginvestigasian kasus tersebut.
, Rabu.
Ia mengatakan, larangan itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Keluar Negeri bagi Yasonna dan Hasto.
Berikut adalah informasi larangan bepergian di luar negeri karena pertuduhan korupsi dalam pemandangan pergantian anggota DPRRI yang dipilih 2019-2024 yang berlangsung selama enam bulan ke depan.
"Keputusan ini akan berlaku selama enam bulan," katanya.
Baca Juga:
Dalam kasus dugaan suap dalam proses Pemilihan Anggota DPR RI 2019-2024 ini, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan dua orang baru sebagai tersangka yaitu Hasto dan Donny Tri Istiqamah (DTI).
Pada konferensi pers Selasa (24/12) yang lalu, Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu menyampaikan bahwa pihaknya telah mencegah Hasto sampai Donni keluar ke negara lain.
"Baiklah, seperti yang kita ketahui, dalam aturan yang kita miliki, ketika kejadian ini terjadi, juga diimbangi dengan penindakan. Penindakan terhadap yang bersangkutan," ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.
Yasonna telah sebelumnya menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Rabu (18/12) kemarin.
Yasonna mengaku diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP dan Menteri Kominfo periode 2019-2024.
Dalam posisinya sebagai Ketua DPP PDIP, ia mengatakan ditanya masalah permintaan fatwa yang diajukannya ke Mahkamah Agung (MA).
Sementara itu, dalam kapasitasnya sebagai Menkumham, Yasonna disoalkan soal data perlintasan luar negeri Harun Masiku.
Baca Juga:
No comments:
Post a Comment