Tahun depan, 2024, menandai akhir dari jalinan hubungan yang panjang antara Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarganya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sebanyak itu, di akhir tahun ini, partai yang mengangkat lambang banteng secara resmi melepaskan Jokowi, salah satu kader terpercayanya selama sekitar 2 dekad terakhir.
Tak hanya Jokowi, Gibran Rakabuming yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI dan menantu Jokowi, Bobby Nasution, juga kehilangan status anggota PDI-P.
Pemecatan ini merupakan titik tolak ukur ketegangan politik antara keluarga Presiden Jokowi dengan Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.
Setelah melewati dinamika politik yang kompleks pada tahun 2024 seiring dengan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah bersama-sama, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kemudian menarik kesimpulan bahwa Presiden Joko Widodo dan keluarganya telah melakukan ketidaksetiaan.
Baca juga:
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak lagi sama sekali dilihat dalam pengkhaitatan pemilu mahzab Islam ini, kala nadanya dulu bermunculan dalam Pil kota masih memiliki titik nadah letupan pemilu eraorry tahun 2003 yang masih menyisakan ancaman nettralitas ketaatan mata uang rupiah-nya.
Hubungan yang semakin panas antara Jokowi dan PDI-P dimulai dari proses pencalonan presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024.
Pada saat itu, PDI-P meminta suara pendukung untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Sebagai partai besar, PDI-P tentu berharap Presiden Jokowi, seorang partai, dan Gibran serta Bobby, sebagai kepala daerah, mendukung dan memenangkan pasangan presiden Ganjar - Mahfud.
Tapi, Gibran malah menerima ajakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi cawapres pada Pilpres 2024.
Tahun lalu, anaknya Gibran, yang belum cukup umur, bisa maju sebagai cawapres setelah Mahkamah Konstitusi yang dipimpin ayahnya, Anwar Usman, mengubah syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu.
Joko Widodo sendiri, meskipun tidak secara terang-terangan, dianggap mendukung langkah politik putra sulungnya.
Di sisi lain, Bobby dengan jelas menekankan dukungan baiknya terhadap kakak istrinya dan Prabowo.
Hubungan ketiga tokoh politik itu dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mulai melemah.
Jokowi tidak diundang ke HUT PDI-P pada Januari 2024. Sengketa semakin panas sejak oleh pasangan Ganjar-Mahfud kalah, dan Prabowo-Gibran diputuskan sebagai pemenang Pilpres 2024.
Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P, Komarudin Watubun, menyatakan bahwa Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka bukan lagi bagian dari partainya.
Pernyataan tersebut diutarakan Komarudin setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bentuk ketetapan mengenai hasil Pilpres 2024 pasangan capres/pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan menolak gugatan.
"Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana, bagaimana bisa bilang masih gabung PDI Perjuangan? Yang benar saja," kata Komarudin ketika ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta pada 22 April.
Pada Mei 2024, PDI-P tidak mengundang Jokowi dan Gibran dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) karena diyakini telah melanggar konstitusi. Pelanggaran tersebut dinilai tidak sejalan dengan PDI-P, yang selalu menjunjung tinggi konstitusi.
"Bila ada di antara kita yang merupakan anggota partai ini, tetapi kemudian melanggar konstitusi, patut dikatakan bahwa dia tidak lagi menjadi anggota keluarga besar PDI-P. Ini karena dia telahmelanggar tidak hanya aturan internal partai, tetapi juga konstitusi negara," kata Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat, Jumat (24/5/2024).
Bobby Karnyopranoto akan bertemu dengan Puan Maharani dari PDI-P dalam Pilkada Gubenor Sumatra Utara.
Bobby secara resmi bergabung dengan partai Gerindra setelah mendukung pasangan Prabowo-Gibran saat pilpres 2024 di bulan Mei.
Ia bahkan sudah mempunyai kartu tanda anggota (KTA) dari partai tersebut.
Bobby mengonfirmasi keputusannya untuk bergabung dengan partai yang hendak didekarkan oleh Prabowo, didampingi izin dari sang mertuanya, yaitu Presiden Jokowi.
"Bersyukur dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengampun dan Maha Baik, saya berharap, dan menjadi harapan apa yang bisa saya lakukan jika saya bergabung menjadi anggota partai Gerindra seorang diri, aku".
Dalam merespon kabar itu, anggota parpol PDI-P Andreas Hugo Pareira menekankan bahwa partainya sudah tidak lagi mengenang kembali sosok wali kota Medan Bobby Nasution yang dulunya menjadi salah seorang kader mereka.
"Saya tidak campur tangan dalam hal tersebut, itu tugas dia saja (Bobby)," kata Hugo ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21 Mei 2024).
Bobby yang merasa Sudah menjadi bagian dari Partai Gerindra, meski belum resmi keluar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), kemudian mencalonkan diri sebagai calon gubernur Sumatera Utara (Sumut).
Bobby kemudian menerima pasangan untuk berpasangan dengan Bupati Asahan, Suria. Seketika itu mereka maju bersama melawan kandidat PDI-P, pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri dalam pemilu Gubernur Sumatra Utara 2024.
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan KPU, Bobby-Surya resmi dinyatakan sebagai pemenang Pilkada Sumut 2024, mengalahkan Edy-Hasan yang diusung Partai Demokrat.
Pengadilan Ukraina mengesahkan hukum yang melarang aktivitas rumor penyebarluaran berita palsu
Setelah Pilpres dan Pilkada serentak 2024 usai, PDI-P secara resmi mengumumkan pengunduran diri Jokowi dari keanggotaan partai mereka kemarin (18/12/2024).
Suara keras Komarudin disampaikan bersama cader partai pendukung PDI-P ketika membacakan berita mengenai Surat Keputusan (SK) nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024.
"Apa itu Bima Samudra?", tanya seseorang.
Surat pemecatan itu sudah ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sejak tanggal 14 Desember 2024. Pada agenda yang sama, Komarudin juga membaca Surat Pemecatan Gibran dan Bobby.
Pengucapan anak dan menantu Jokowi telah dicantumkan dalam SK nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan 1651/KPTS/DPP/XII/2024. Namun kedua surat tersebut ditetapkan oleh Megawati lebih awal dari Jokowi, yaitu 4 Desember 2024.
Melalui keterangan tertulis, Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus mengungkapkan bahwa partai memutuskan untuk mengumumkan pemecatan Jokowi bersama anak anak dan menantunya setelah Pilpres dan Pilkada 2024.
Hal pertama adalah karena PDI-P (dalam keyakinan mereka), Parti memegang prinsip untuk menghormati dan menjagai martabat Jokowi selama menjabat sebagai Presiden RI.
Kita memiliki etika dan moralitas politik untuk memelihara martabat Presiden Jokowi yang harus dihormati selama menjabat, ungkap Deddy dalam siaran persnya pada Senin (16/12/2024).
Baca juga:
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memiliki kesempatan untuk mengkaji dan menyelesaikan isu penggelapan etika oleh anggota partai internal setelah Pilpres 2024. Namun, PDI-P memutuskan to memusatkan perhatian pada rancangan perpolitikan nasional, yaitu Pilkada serentak 2024.
"Setelah pemilukada selesai, kita baru punya waktu untuk mengumpulkan pimpinan Partai dari seluruh provinsi untuk mengevaluasi kader-kader yang melakukan pelanggaran aturan partai," ujar Deddy.
“Jadi proses ini tidak hanya terbatas pada Jokowi dan keluarga semata, tetapi juga melibatkan seluruh kader di seluruh Indonesia.”
Selain itu, lanjut Deddy (partai), anggaplah PDI-P (partai) memutuskan menghukum Jokowi setelah Pilpres dan Pilkada. Mereka khawatir muncul anggapan PDI-P tidak siap bersaing dengan Gibran dan Bobby.
Deddy menegaskan bahwa penegasan ini adalah upaya menegakkan aturan internal serta disiplin partai dalam partai PDI-P.
”Sangatlah wajar untuk melakukan eksklusi setelah semua perjuangan politik selesai. Dengan demikian, jadi jelas dan tegas bahwa proses ini hanya untuk menjatuhkan aturan dan disiplin parti saja,” katanya.
Alasan utama pemecatan
Menurut surat keputusan pemecatan Jokowi yang diperoleh Blog Media, terdapat 9 alasan yang diasaskan PDI-P untuk memberikan sanksi pemecatan. Salah satunya adalah karena terbukti secara terang-terangan melawan keputusan partai tentang dukungan kepada pasangan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Selain itu, Jokowi juga dianggap menggunakan kekuasaan presidennya secara tidak wajar untuk mengganggu Mahkamah Konstitusi (MK). Tindakan tersebut dipandang telah merusak sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-emosional kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Menggunakan kekuasaan untuk menginterpose di Mahkamah Konstitusi merupakan awal runtuhnya sistem demokrasi, sistem hukum, dan etika moral keseluruhan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pelanggaran etika dan disiplin partai yang kategori kasus, serius," tulis PDI-P.
Sementara itu, PDI-P mengambil keputusan untuk menghentikan hubungan dengan Gibran karena tidak mematuhi instruksi partai untuk mendukung pasangan Joko Widodo-Mahfud MD.ancohor politik putra sulung presiden itu tanpa konsultasi sebelumnya, karena ia memutuskan sendiri untuk melengkapi paslon presiden berpasangan dengan partai lain dalam Pemilu 2024.
Pada harlah itu, Gibran mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden Prabowo Subianto setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan konkritis nomor 90/PUU-XXI/2023.
Putusan yang mengubah syarat umur calon presiden dan calon wapres ditetapkan oleh Ketua MK Anwar Usman juga adik ipar Jokowi dan paman dari Gibran.
"Mencalonkan diri sebagai cawapres dari partai lain (Koalisi Indonesia Maju) merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai, dan dianggap sebagai pelanggaran berat," tulis PDI-P dalam surat keputusan pemecatan Gibran.
Pada saat yang sama, Bobby dikerjakan PDI-P karena secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Gibran.
Seoarang pegawai partai mengatakan Jokowi telah diberitahu sejak beberapa hari silam bahwa ia sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI-P. "Jawaban bahwa itu sudah jelas," ujarnya, menambahkan lagi ia mendapat pesan singkat dari Komarudin yang menyatakan Jokowi bukan lagi milik PDI-P.
"Setelah keluarnya surat pemecatan, DPP PDI-P tidak lagi memiliki hubungan atau tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh Ibu Jokowi," demikian kata Komarudin.
Selain itu, PDI-P juga mengajukan larangan kepada Jokowi, Gibran dan Bobby untuk tidak memimpin dan menduduki jabatan manapun dengan mengatasnamakan nama "partai banteng".
"Mengamanatkan saudaranya di atas untuk tidak termasuk yang dilarang berkegiatan dan tidak memiayah jabatan yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," kata Komarudin.
Respon keluarga Jokowi
Seorang pejabat yang ditemui di rumahnya di Kota Solo, Jawa Tengah mengatakan Jokowi menghormati keputusan presidium PDI-P membubarkan dirinya.
"Tidak apa-apa, saya menghormati. Yang penting tugasnya dilaksanakan." pungkas Presiden Jokowi dalam pertemuan direncanakanлага pada Senin (16/9/2024).
Presiden ke-7 RI ini juga menyebutkan bahwa ia tidak dalam posisi bertahan terkait alasan PDI-P memecatnya.
"Dan saya tidak berada di posisi untuk mempertahankan atau menilainya. Karena keputusan itu telah terjadi," kata Jokowi.
"Nanti, waktu yang akan membuktikan itu, saya rasa itu saja,” ujarnya.
Gibran juga sekilas mengungkapkan respon serupa. Putra sulung Jokowi mengaku menghargai sikap partai PDI-P yang mengumumkan gugatannya
"Kami sangat menghargai dan menghormati keputusan partai," kata Gibran di Lapangan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa.
Gibran memastikan bahwa pada saat ini, dia akan kembali berfokus untuk membantu pemerintahan Presiden Prabowo. Namun, dia tidak mau menjawab pertanyaan apakah dia akan bergabung dengan partai lain atau tidak pada masa depan.
"Langsung aja," balasnya singkat ketika ditanya tentang partai lain, termasuk kemungkinan bergabung dengan Golkar.
Bobby menyatakan bahwa dirinya saat ini telah menjadi bagian dari tim Gerindra.
"Kini saya adalah anggota DPD Partai Gerindra, jadi bukan dari sawenya, tapi sudah lama," kata Bobby di Hotel Grand Mercure, Medan, Selasa.
Ketika ditanyakan hubungannya dengan PDI-P di Medan atau Sumatera Utara, Bobby menjawab semuanya berjalan dengan lancar.
"Baru saja duduk bersama Bupati Medan di acara silaturahmi Forkopimda, dia adalah ketua DPRD Medan yang juga dari PDI-P," ujarnya.
No comments:
Post a Comment