Banjir dan Jalan Terbelah Dua,Greenpeace Desak Setop Sementara Pembangunan IKN di Kaltim

Banjir dan jalan terputus, Greenpeace meminta pembangunan IKN di Kaltim ditunda.

Sebenarnya, pindah ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah proyek besar presiden keenam belas Jokowi.

Ternyata, proyek besar pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) di Kalimantan itu kini punya dampak lingkungan yang tak enak di hati.

Dampak lingkungan tampak jelas dalam cuaca hujan saat ini, dari banjir, longsor sampai kerusakan jalan di kompleks IKN.

Berdasarkan ulasan Media Kompas Online, beberapa hari lalu Jalan Samboja-Sepaku yang digunakan sebagai akses utama menuju IKN terbagi dua, karena longsor.

Salah satu jalan utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Samboja terbagi menjadi dua bagian pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024, tepatnya di KM 9,5 pada Jalan Semoi Dua.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur (BBPJN Kaltim) Hendro Satrio mengungkapkan bahwa demi peristiwa akhir-akhir ini Isthmus Cirata terbagi menjadi dua, sekilas tampaknya jalan utama tetap demikian pada pagi hari, tapi bila sampai siang hari mulai terjadi lubang-lubang,hanya karena lembah hujan tadi.

"Hal ini disebabkan oleh longsor yang kemudian menyebabkan jalan terbelah," ungkap Hendro kepada Kompas.com, Senin (23/12/2024).

PJN Kaltim tidak menutup akses utama ke IKN ini untuk kendaraan pribadi dan truk kecil, sehingga tetap bentrok dengan longsoran dan kerusakan jalan, yang akan ditangani dan diperbaiki hari ini.

"Kami akan segera memasang cerucuk, kantong pasir (sandbag), menggenapkan agregat dan memasang jembatan bailey sepanjang 42 meter," kata Hendro.

Hendro menargetkan penanganan perbaikan jalan nasional akan rampung, Jumat (27/12/2019).

Pada saat ini, BBPJN Kalimantan Timur juga sedang melakukan pembangunan jembatan Dirgahayu di ruas Jalan Tol 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang.

Diprediksi, proses ini akan berakhir, Selasa (31/12/2024), sehingga jalanan sudah bisa dilewati kendaraan.

Greenpeace Indonesia langsung bereaksi terhadap hal ini.

Rio Rompas, kordinator Greenpeace Indonesia, mendorong pemerintah untuk menghentikan segera pembangunan Ibukota Negara Keempat hingga kajian lingkungan dan sosialnya selesai dilakukan dengan benar.

"Terhentikan dulu pembangunan IKN. Pemerintah harus membuat rencana induk yang benar-benar memenuhi prasyarat sosial dan lingkungan hidup, ada dokumen yang komprehensif tentang kemampuan lingkungan daya tampung dan daya dukung," ujar Rio.

Menurut Greenpeace, banjir di kawasan penyangga IKN telah terjadi sebanyak empat kali pada tahun 2024 ini.

Tahun 2023 itu terjadi sebanyak tiga kali.

Frekuensi banjir terus meningkat dalam tiga tahun terakhir di daerah IKN ini dengan cara yang tidak terkendali dan tidak terencana.

Rio menyebutkan bahwa pembangunan IKN harus dihentikan sementara, seiring meningkatnya dampak perubahan iklim terhadap kemampuan lingkungan.

Tentu saja menilai rencana Pemerintah yang akan meningkatkan pembangunan gedung-gedung yang mencakup kebutuhan Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif, serta kewajiban tempel dan operasional anggota PNS hingga tahun 2028-2029 mendatang.

Pembangunan gedung-gedung ini tentu akan mengancam atau merekos hutan hamparnya.

Meskipun landasan yang akan digunakan merupakan hutan tanaman perindustrian (HTI) yang berbeda dari hutan alami, namun tetap menghasilkan dampak pada kemampuan lingkungan sekitarnya untuk menyangga hidup.

"Seluruh Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sekarang telah beralih menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI), sedangkan tutupan hutan alami langsung hilang. Bahkan, banyak hutan alam diintensifkan sebagai HTI, padahal tidak setiap hutan keaslian dapat disamakan dengan hutan alam ini," ucap Rio.

Menurut data Forest Watch Indonesia (FWI), dalam kurun waktu tiga tahun (2018-2021), deforestasi di wilayah IKN mencapai 18.000 hektar, dimana sekitar 14.010 hektar di antaranya adalah habitat hutan produksi.

Selanjutnya, ada 3.140 ha di Area Penggunaan Lain (APL), sisanya 807 ha di Taman Hutan Raya (Tahura), 9 ha Hutan Lindung, dan 15 ha di wilayah lainnya.

Sementara periode 2022 hingga Juni 2023, sekitar 1.663 hektar telah mengalami deforestasi.

Ini juga sesuai dengan penampakan perubahan tutupan yang ditampilkan oleh National Aeronautics and Space Administration (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat pada 11 Februari 2024.

Rio mengatakan bahwa deforestasi luas di IKN tersebut telah menyebabkan beberapa dampak negatif, termasuk kehilangan habitat flora dan fauna, erosi tanah, dan polusi.

Selain itu, deforestasi hutan alam di masa depan juga berpotensi menghilangkan fungsi hutan sebagai konservasi air dan tanah, pengatur mikro iklim, serta sumber pangan dan obat-obatan bagi masyarakat.

Sementara itu, Badan Pengelola Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan konfirmasi dirinya untuk menjaga lingkungan hidup serta kemurniannya melalui langkah pemulihan hutan (reforestasi).

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna Safitri, mengatakan bahwa restrukturisasi hutan merupakan salah satu strategi yang dijalankan oleh Otorita IKN.

"Kegiatan ini merupakan upaya untuk mengubah lingkungan di IKN yang telah rusak sebagian besar melakukan perubahan, agar hampir seperti ekosistem hutan tropis Kalimantan yang kaya ragam," kata Myrna, seperti dikutip dari situs resmi IKN.

Menurut Rio, kegiatan penebangan belimbing buluh bukan cukup untuk mencegah bencana air, apalagi untuk menghutankan kembali hutan Kalimantan asli.

Rio memandang realisasi pembangunan IKN saat ini justru berlawanan dengan semangat dan konsep 'smart forest city' yang dicanangkannya.

Sesuai dengan target pembangunan IKN, yaitu menciptakan 75 persen ruang hijau di wilayah tersebut, yang terdiri dari 65 persen kawasan lindung dan 10 persen kawasan ketahanan pangan, sesuai perkemenhan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Ibu Kota Negara.

Konsep Kota Hutan yang diterapkan oleh IKN menitikberatkan pentingnya harmonisasi antara pembangunan kota dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjut, sehingga penanaman pohon menjadi langkah utama guna mencapai keberlanjutan lingkungan hidup.

"ritel ini tidak lebih dari kota hutan buatan. Reforestasi yang dianggap seperti menanam kembali pohon untuk mengatasi bencana hidrologi tidak cukup, karena pembukaan lahan hutan pada skala besar seperti ini," kata Rio.

Tanpa paragraf.